CIBINONG TODAY – Arah pembangunan Kabupaten Bogor 2018 mendatang, mulai dibahas dalam rapat forum gabungan perangkat daerah.‎ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sopiah membuka rapat yang membahas beberapa program itu di Gedung Serbaguna pada Rabu 22 Februari 2017 kemarin.
Rapat tersebut fokus membahas peningkatan kesejahteraan sosial dan tata kelola pemerintah, yang di dalamnya terdapat lima prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yakni, penuntasan target penciri untuk mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia. “Sebetulnya ada 10 penciri yang wajib diselesaikan. Forum ini, sebagai wadah untuk mendorong perangkat daerahnya,” kata Syarifah.
Selain target penciri yang harus dikejar, terdapat target lain juga yang dianggap krusial seperti, penyandang masalah sosial, cacat dan kasus gizi buruk yang harus tertangani secara menyeluruh. “Selain itu, masalah infrastruktur juga menjadi bagian prioritas pembangunan 2018 mendatang. Bagaimana membuat masyarakat sehat, seperti akses ambulan bisa masuk kampung,” terang Syarifah.
Tentunya, lanjut dia, proses untuk menetapkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masih panjang, mulai dari musyawarah rencanapembangunan (musrenbang) dan perencanaan oleh perangkat daerah, kemudian perencanaan tersebut disinergikan. “Ini yang sedang dilakukan. Jadi, masing – masing tahu apa rencana kecamatan dan SKPD, begitupun sebaliknya,” paparnya.
Namun, rapat forum pertama ini, belum menghasilkan usulan, tapi lebih kepada menggambarkan prospek yang sudah dilakukan sebelumnya. “Di rapat forum yang kedua baru ada usulan, hasilnya kami buat dalam bentuk berita acara sehingga tidak ada tuntutanlagi. Kami punya bukti tertulis yang tertuang dalam berita acara kecamatan dan perangkat daerah,” jelasnya.
Setelah rapat forum selesai, kemudian dilakukan pembahasan musrenbang secara menyeluruh. Baik yang bersumber partisipatif dari musrenbang. “Maupun teknokratis melalui perangkat daerah,” imbuh putri Bupati Bogor periode 1975 – 1982 H. Ayip Rukbi itu.
Lebih lanjut dia mengatakan, semua sumber yang berdasarkan dari anggaran APBD terencana termasuk dari kebijakan pimpinan daerah. “Jika dalam musrenbang dan perangkat daerah secara program diperlukan, maka dapat diakomodir. Semua dapat kesempatan untuk menyampaikan semua usulan, termasuk kunjungan dan reses dari dewan,” ungkap Syarifah.
Proses musrenbang sudah final dan tidak boleh ada lagi yang mengusulkan sampai batas yang sudah ditentukan. “Setelah semua rampung, nanti menjadi dokumen rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) kamiakan buat menjadi KUA hingga akhirnya jadi prodak APBD,” tandasnya. (Iman R Hakim)
Bagi Halaman
