Sekadar catatan, kebutuhan dana untuk pembangunan proyek LRT ini mencapai Rp 23 triliun. Saat ini PMN dari dua BUMN yakni Adi Karya dan PT KAI jumlahnya Rp 3,4 triliun. Untuk dapat menjalankan proyek, dibutuhkan lagi setidaknya Rp 5,6 tiliun tambahan dana PMN untuk PT KAI. Untuk itu perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sementara itu, sisa pendanaan akan didapatkan melalui sindikasi bank-bank BUMN yang dijamin oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Pengajuan PMN itu akan di usulkan dalam APBN-P atau APBN tahun 2018. “Prinsipnya tergantung keuangan negara. Kalau peluang keuangan ada kita berharap dari 2017,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemhub) Sugihardjo.
Sugihardjo mengatakan, walau terjadi revisi payung hukum namun Adhi Karya tetap bertugas sebagai kontraktor. Sebagai investor, PT KAI akan menyediakan dana dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana untuk pengoperasiannya.
PT KAI akan diberikan masa konsesi dan pemberian subsidi selama 12 tahun. “Nah subsidi ini opsi sumber dananya bisa dari APBN atau APBD Pemprov DKI Jakarta,” kata Sugihardjo.(Yuska Apitya)
