BOGOR TODAY- Ketua Komisi B DPRD Kota Bogor, Jaenal Mutaqin, mendesak Pemkot Bogor mempercepat kejelasan status PDJT Transpakuan Kota Bogor lantaran banyaknya keluhan dari internal karyawan dan masyarakat Kota Bogor. Politikus muda yang digadang-gadang maju dalam Pilwalkot Bogor 2018 mendatang ini menilai keberadaan PDJT Transpakuan belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat Kota Bogor.
“Kalau dari sisi manfaat memang ada. Kalau dari sisi profit jauh dari harapan. Tujuan utama pembentukan PDJT Transpakuan ini sedianya bisa menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan publik soal transportasi massa dan profit untuk badan usahanya sendiri. Ini malah ada karyawan dua bulan gak digaji. Artinya ada sistem yang salah di dalam,” kata dia, kemarin.
Jaenal mengaku kecewa dengan kinerja direksi PDJT. “Saya sangat kecewa. Makanya saya minta harus ada investor yang mau mendanai keperluan internal dan kebutuhan sapras. Kalau perlu pemkot Bogor membuka sayembara yang diedarkan ke seluruh Indonesia, siapa yang mau ya silahkan,” kata dia.
Sementara itu, penyelesaian persoalan yang saat ini tengah dihadapi Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Trans Pakuan Kota Bogor, menurut Wali Kota Bogor Bima Arya penyelesaiannya harus selaras dengan rencana jangka panjang PDJT yakni menggandeng pihak ketiga atau investor. Hal itu ditegaskan Bima Arya usai menjadi salah satu juri dalam kegiatan Program Wirausaha Muda Mandiri di Hotel Salak Tower, Kota Bogor. Senin (06/03/17). “Kedepan PDJT akan berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT), dan saat ini regulasinya sedang dibahas di dewan (DPRD, red),†jelas Bima.
Untuk selanjutnya PDJT kata Bima, khususnya yang berkaitan dengan solusi gaji pegawai dan biaya operasional tidak boleh hanya dilakukan dengan cara “gali lubang tutup lubang†atau dalam jangka pendek saja, namun harus melalui penyelesaian jangka panjang. Oleh sebab itu, upaya pencarian dan penarikan investor segera dipercepat. “Karena itu saya sudah perintahkan Direksi PDJT untuk merumuskan bisnis plan, dengan bisnis plan ini akan diketahui kondisi riil seperti apa, kebutuhan modal berapa, dana investasi yang masuk berapa. Jadi ketika Perda disahkan, dana investasi yang masuk sudah bisa langsung investasi untuk menyehatkan PDJT,†ungkapnya.
