Kementerian Dalam Negeri, kata dia, menyampaikan maaf kepada masyarakat dan berharap kekurangan perekaman yang terhambat dapat dituntaskan pada 2017 ini. “Kami berharap proses lelang dapat selesai pada Maret ini agar dapat segera dilakukan pencetakan KTP elektronik secara bertahap dan dikirimkan ke daerah-daerah.
Tjahjo menekankan, proses lelang dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan transparansi dan memenuhi aturan yang ada. Dia menambahkan bahwa selama menunggu proses pencetakan KTP elektronik selesai warga diberikan surat keterangan perekaman yang sah sebagai KTP.
Dugaan kasus korupsi proyek e-KTP akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor. Dalam perkara yang merugikan keuangan negara senilia Rp2,3 triliun itu menyeret nama-nama besar dari kalangan politisi.(Yuska Apitya)
