Yakni pemeliharaan dan perawatan atau pemerintah desa bisa hadir secara optiÂmal untuk pengembangan wisata seÂhingga tujuannya tercapai. “Kami sudah mendengarkan dari Taman Nasional, PT Sayaga, tiga desa serta perwakilan peÂmuda yang juga update tentang situasi di sini. Ternyata memang ada sedikit persoalan yang memang harus segera dituntaskan,†bebernya.
Komisi IV akan mengagendakan untuk mengundang stakeholder serta pihak-pihak terkait baÂgaimana nanti konsep pemerintah daerah yang didalamnya diwakili BUMD dalam pengelolaan dan pengembangan wisata di GSE.
“Semua berada di payung peraturan perundang-undangan. Sehingga jelas semuanya bahwa kita akan mengembangÂkan pariwisata ini, siapa perannya, sebaÂgai apa, kemudian hasilnya untuk siapa saja,†pungkasnya. (Iman R Hakim)
