“Kalau taksi online kita punya 3 bulan, kita diskusi dengan semua pihak seperti KPPU, universitas, LSM, dan YLKI. Supaya final decision saat 3 bulan itu mewakili masyarakat. Roda dua (ojek online) juga begitu,” kata Budi di Terminal JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (9/4/2017).
Berbeda dengan taksi online, menurut Budi, perlu banyak hal yang dipertimbangkan untuk pengaturan ojek online.
“DPR mengusulkan masuk ke UU. Tapi kita harus hati-hati. Tapi esensinya bagaimana kita akomodasi transportasi yang jadi bagian dari masyarakat,” jelas Budi.(Yuska Apitya)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
