Masyarakat berharap pemerintah tak melulu hanya kritis pada kelompok Islam yang dituding anti Pancasila. Banyak aktivitas kelompok lain yang berpotensi merongrong negara seperti pendirian negara Papua Barat Merdeka atau pun aktivitas yang ditengarai berpotensi memunculkan kembali bibit komunisme di Indonesia.
“Ini semua dilakukan untuk memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Potensi anti Pancasila bukan hanya dari kalangan Islam, kalangan lain juga banyak,” katanya.
Untuk itu, tegasnya, mulai hari ini pemerintah harus proaktif melakukan ‘sweeping’ ke semua ormas yang berpotensi merongrong ideologi negara. Pembubaran ormas jangan hanya berhenti di HTI, karena banyak ormas lain yang tak senafas dengan Pancasila dan NKRI.
Di luar itu, penerintah harus memikirkan efek psikologis dari pendukung HTI. Tentu mereka dan keluarga besarnya syok dan malu karena dianggap anti Pancasila, anti demokrasi, dan merongrong negara. (Iman R Hakim/*)
