Rhoma sebelumnya tidak setuju dengan ambang batas dalam draft RUU Pemilu. Dia menilai, ambang batas yang kini masih dibahas di DPR itu tidak mungkin bisa dilaksanakan. “Ambang batas presiden tidak mungkin dilaksanakan. Dengan pemilu serentak ini, dari mana mau mengambil ambang batas itu? 20 persen itu dari mana?” kata Rhoma di kompleks DPR, Rabu (8/2) lalu.
Sikap Rhoma itu berbeda dengan pemerintah yang bersikukuh mempertahankan ambang batas 20 persen dari jumlah kursi di DPR. Formula tersebut, menurut pemerintah harus dipertahankan agar setiap calon presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik mendapat cukup legitimasi dari masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan legitimasi itu diraih partai politik melalui perolehan suara pada pemilu legislatif. “Setidaknya proses awal sebuah partai politik mengusung capres dan cawapres sebagaimana aspirasi masyarakat perlunya dukungan riil secara obyektif melalui tahapan pemilihan umum legislatif,” kata Tjahjo awal Mei lalu.(Yuska Apitya)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
