Nasib Guru Honorer Pun Tidak Jelas, Dewan Siap Bantu Wujudkan Hak Pejuang Pendidikan‎

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Egi Gunadhi Wibhawa mengapresiasi aksi unjuk rasa guru honor. Meski sempat diwarnai kericuhan, aksi berjalan lancar. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor tersebut memastikan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan para guru honor tersebut.

“Hal – hal yang disampaikan oleh guru honor dalam aksi unjukrasa tadi merupakan hal yang wajar. Dan saya yakin, pemerintah juga akan menindaklanjuti hal itu,” ujar, Egi usai menemui para perwakilan, guru honor di ruang serbaguna DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (18/5/2017).

Egi yakin, Pemkab Bogor dibawah kepemimpinan Nurhayanti akan memperjuangkan aspirasi guru honor. Selama ini, kata dia, Bupati telah menunjukan komitmennya untuk meningkatkan dunia pendidian baik secara kuantitas maupun kualitas. “Dan guru honor ini adalah bagian dari upaya membangun pendidikan yang berkualitas,” katanya.

Guru merupakan salah satu profesi yang sangat mulia, maka harus dimuliakan.‎ Salah satu bentuk memuliakannya adalah dengan memberikan pendapat yangg layak. “Tuntutan temen – temen PGH agar honor naik dari Rp 650 ke Rp1 juta sangat realistis dan harusnya dapat di penuhi. Tetapi, ada mekanisme yang harus dilalui yaitu melalui pembahasan anggaran antara pemerintah dengan DPRD,” katanya.

Kemudian, soal keinginan PGH agar bupati Bogor mengeluarka SK atau rekomendasi bagi guru honor K2 untuk diangkat menjadi PNS, Egi juga merasa yakin hal itu akan ditindaklanjuti. “Karena itu saya meminta agar pemerintah segera melakukan kajian. Kalau daerah lain bisa, Kabupaten Bogor juga harusnya bisa,” pintanya.‎

Tuntutan lainnya soal kepesertaan BPJS untuk guru honor ditanggung pemerintah. Menurut Egi, Pemerintah juga telah menganggarkan dana sekitar Rp80 miliar untuk jaminan kesehatan. “Nanti kita akan koordinasikan dengan BPJS, agar alokasinya bisa digunakan untuk iuran BPJS guru honor,” kata dia.

Egi berjanji akan mempertemukan perwakilan guru honor dengan Bupati Bogor. “Kami akan kondisikan waktunya agar perwakilan PGH bisa meyampaikan langsung kepada Bupati Bogor,” janji Egi.‎

‎

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, menghimbau Kepala sekolah tempat peserta aksi mengajar untuk tidak melakukan tindakan intimidasi. “Saya mendapat informasi, ada yang diancam akan dipecat karena ikut unjuk rasa. Itu tidak boleh terjadi. Dan Disdik harusnya mendampingi rekan-rekan PGH,” ungkapnya.‎

Menurut Egi, penyampaian pendapat adalah hak semua warga negara. “Dan saya juga meminta agar rekan-rekan PGH tetap tertib dalam menyampaikan aspirasinya,” tandasnya. (Iman R Hakim)