Sementara di sisi lain, Pangi menyatakan, akan ada dampak serius terhadap anggota yang ngotot menggulirkan hak angket dan mendorong pembentukan pansus. Bahkan pendukung hak angket sedang ‘bunuh diri’.
“Yang mengajukan hak angket ke KPK blunder dan sama dengan bunuh diri politik,” kata Pangi.
Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengungkapkan, dampak buruk yang akan dirasakan partai politik pendukung hak angket KPK.
Menurut Ubed, masyarakat tentu menilai partai politik dan anggotanya yang vokal mendukung angket untuk KPK, tak mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi.
“Citra buruk terhadap partai partai pendukung angket karena akan dikesankan sebagai partai yang anti-peberantasan korupsi,” tuturnya.
Namun, Ubed menyatakan, bila fraksi di DPR bisa membuktikan bahwa lewat angket ada kesalahan yang dilakukan KPK dalam menjalankan tugas, maka pandangan positif masyarakat terhadap mereka bisa muncul.
“Jadi dampak tersebut ditentukan oleh kesungguhan DPR menjalankan hak angket,” ujarnya. (Yuska Apitya/cnn)
