Koordinasi dengan pihak Puspom TNI dilakukan KPK saat mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pemantau satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Mengingat, ada sejumla anggota militer aktif yang ikut terlibat dan disebut berperan dalam kasus tersebut.
“Jika ada pihak militer aktif yang dibutuhkan keterangan dalam proses penyidikan, maka kita akan koordinasi lebih lanjut dengan pihak TNI,” tuturnya.
Untuk diketahui, PT PAL Indonesia yang melayani pembuatan dua kapal perang untuk pemerintah Filipina terindikasi korup. Proses pembelian yang disepakati pada 2014 itu, menggunakan perusahaan perantara AS Ashanti Sales Inc.
Ashanti Sales Inc yang berbasis di Filipina merupakan perantara penjualan dua kapal produksi PT PAL kepada pemerintah Filipina.
Sebagai perantara, Ashanti Sales Inc mendapat komisi 4,75 persen atau US$1,087 juta dari penjualan dua kapal perang seharga US$ 86,96 juta. Dari uang komisi itu, 1,25 persen diduga diberikan untuk pejabat PT PAL Indonesia.
KPK sejauh ini baru menetapkan empat orang tersangka. Mereka di antaranya mantan Direktur Utama PT PAL, M Firmansyah Arifin; mantan Direktur Keuangan PT PAL, Saiful Anwar; Manager Treasury PT PAL, Arief Cahyana dan agency dari Ashanti Sales Inc., Agus Nugroho. (Yuska Apitya)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
