Dua Raperda Dibahas Dalam Paripurna

Rancangan Peraturan Daerah tentang LPJP disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

“Sebagai gambaran pada tahun 2016 realisasi pendapatan sebesar 5,97 trilyun rupiah dari anggaran sebesar 5,81 trilyun atau 102,6%, sedangkan realisasi belanja sebesar 6,47 trilyun rupiah dari anggaran sebesar 7,002 trilyun rupiah atau 92,33% sedangkan silpa sebesar 692,82 milyar, 98,76% berasal dari sisa penyerapan anggaran sebagai hasil efisiensi dan efektivitas anggaran dan sisanya sebesar 1,24% sebagai akibat tidak terserapnya tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintah desa,” papar bupati.

Pada 2018 mendatang, merupakan tahun akhir periode Perencanaan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.  Oleh karena itu, dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 telah disiapkan serangkaian program dan kegiatan yang akan menuntaskan seluruh target pencapaian penciri termaju Kabupaten Bogor yang menjadi rangkaian dari pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Berikut merupakan target APBD Tahun Anggaran 2018 dalam rancangan KUA dan PPAS yang akan dibahas nanti:

1. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 5.020.838.306.786 (lima trilyun dua puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), dengan target pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.249.579.238.786 (dua trilyun dua ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
2. Belanja daerah ditargetkan sebesar Rp 6.715.463.845.115 (enam trilyun tujuh ratus lima belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus lima belas rupiah), dimana dari total belanja ini, dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 3.277.742.314.300 (tiga trilyun dua ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah), dan untuk alokasi belanja langsung sebesar Rp 3.437.721.530.815 (tiga trilyun empat ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah).
3. Berdasarkan kondisi sementara target pendapatan dan belanja daerah, masih terdapat defisit belanja sebesar Rp 1.694.625.538.328 (satu trilyun enam ratus sembilan puluh empat milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau sebesar 33,75 persen.
4. Pembiayaan daerah netto ditargetkan sebesar Rp 380.000.000.000 (tiga ratus delapan puluh milyar rupiah), sehingga silpa pembiayaan untuk tahun anggaran berkenaan yang masih dibutuhkan untuk menutupi defisit belanja sebesar Rp 1.314.625.538.328 (satu trilyun tiga ratus empat belas milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

Nurhayanti berharap, 2018 dapat dilalui dengan pencapaian hasil pembangunan yang baik sesuai dengan visi dan misi yang telah disepakati bersama. “Saya berharap agar dapat dihasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan DPRD Kabupaten Bogor, sehingga hasilnya dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2018,” pungkasnya. (Iman R Hakim)