“Dalam masa reses beberapa hari lalu, kami ditanya langsung oleh masyarakat. Oleh karenanya dalam hak interpelasi ini Bupati, DPU-PR dan lainnya harus menjelaskan kronologis batalnya ini. Dalam hal ini kami juga menuntut solusi misalnya ada perjanjian tertulis bahwa sembilan proyek DAK itu harus dianggarkan dalam APBD tahun 2018 dan harus dilaksanakan pada bulan Februari tahun depan,†terang Iwan Setiawan.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor ini meminta Bupati Nurhayanti untuk the right man and the right place dengan menempatkan pejabat sesuai kemampuannya.
“Dalam hak interpelasi nanti, Bupati Nurhayanti harus mengevaluasi para staf atau pembantunya. Kami akan telisik dimana kesalahan atau kelemahan hingga sembilan proyek DAK batal dikerjakan atau diserap,†pintanya.
Menanggapi hak interpelasi yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Nurhayanti tak bergeming dan siap menjawabnya dalam hak jawab di masa interplasi.
“Hak interpelasi itu haknya pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor dan saya beserta jajaran akan menyiapkan jawaban dari batalnya sembilan proyek pembangunan jalan dan jembatan yang melalui anggaran DAK,†pungkas Nurhayanti. (Iman R Hakim)
