Kedua, kata Sugeng, soal kesediaan layanan rawat inap, ia mempunyai konsep yang mirip dengan yang ada di Bandung, yaitu bahwa rumah-rumah warga dengan Program Setara itu dibikin layak huni dan layak untuk perawatan. Sehingga ketika ada warga yang sakit dan butuh perawatan bisa dirawat di rumahnya sendiri.
“Jadi nggak perlu ke rumah sakit untuk perawatan, dokter yang datang, ini banyak manfaatnya, terjadi yang namanya kohesi sosial yang kuat, kedekatan antar aparatur pemerintah dan warga,†katanya.
Ia juga menegaskan terkait BPJS, programnya harus didaratkan. Aparatur pemerintah harus betul-betul mendata warga miskin kemudian memperjuangkan agar mereka mendapatkan BPJS yang bersubsidi.
Terkait soal proyek untuk membangun lingkungan masyarakat, Sugeng mempunyai gagasan untuk kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara jangan menyerahkan pembangunan lingkunmgan kepada kontraktor tapi kepada RW.
“Misalnya mau bikin MCK kan ada APBD, Bikin Paud, pengerasan jalan lingkungan, rumah tidak layak huni, jangan pakai kontraktor. Kita pecah menjadi paket penunjukan langsung, nanti RW yang diberikan, kalau RW ada tiga keuntungannya. Satu, warga mendapatkan proyek tersebut, nilai yang utuh tidak dipotong. Kedua, warga yang nganggur bisa bekerja dengan dibayar dari anggaran. Ketiga, ada keuntungan 20 sampai 30 persen jadi kas RW , kalau ke kontraktor, rakyat cuma menerima fasilitasnya saja,†Jelasnya.
Dengan program Setara APBD pro rakyat, Sugeng berharap rakyat dapat melihat dan menilai langkah kedepan yang harus dilakukan warga jika nanti sudah menghadapi masa-masa pilkada yang akan digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia.
“Masyarakat berharap mendukung saya, karena dengan mendukung saya sebenarnya masyarakat sedang memperjuangkan nasib mereka sendiri, karena saya berasal dari mereka, bagaimana rasanya miskin itu saya alami, bagaimana rasanya direndahkan saya alami, mari kita bangun paradigma baru, paradigma yang melayani rakyat,†pungkasnya. (Yuska Apitya)
