JAKARTA TODAY – Proses pendaftaran program rumah DP Rp 0 akan dimulai pada April mendatang. Namun hingga kini Pemprov DKI masih belum membeberkan detail skema pembayaran rumah vertikal yang dibangun di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur tersebut.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengklaim sistem pembayaran rumah susun milik (rusunami) dalam program unggulan Anies-Sandi ini, dianggap memberatkan warga.
“Rusunami yang diluncurkan Gubernur Anies itu cicilan minimal Rp 1,5 juta sampai Rp 2,6 juta,” tutur Pras.
Politikus PDIP itu mengatakan, untuk bisa memenuhi cicilan rumah tersebut, setidaknya warga DKI harus memiliki penghasilan sebesar Rp 4,5 juta per bulan.
“Sedangkan UMR DKI Rp 3,6 juta. Jadi rusunami DP 0 rupiah itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi kelas menengah,” lanjut Edi.
Pras pun membandingkan program tersebut dengan program Sejuta Rumah milik Presiden Joko Widodo yang cicilannya jauh lebih ringan mulai dari Rp 825 ribu sampai dengan Rp 1,1 juta per bulan.
“Dengan begitu, sesuai dengan persyaratan bank masyarakat dengan pendapatan Rp 3 juta per bulan, (warga) masih bisa mencicil,” jelasnya.
Adapun skema pembayaran rumah DP 0 rupiah yang sedang disiapkan Pemprov DKI, adalah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) untuk meringankan angsuran cicilan warga.
Skema FLPP adalah pembiayaan perumahan dengan subsidi dari pemerintah dan bank nasional, dengan suku bunga rendah dan flat selama masa cicilan. Masa cicilan berlangsung dalam jangka waktu 20 tahun dengan suku bunga 5 persen. (kmp)
Bagi Halaman
