CIBINONG TODAY – Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan ikut mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor terkait lambatnya pengajuan proyek pekerjaan yang dilakukan PUPR kepada Unit Layanan Pengadaan Barang dna Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor.
Menurutnya, Dinas PUPR merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang vital di Kabupaten Bogor.
“Kita memberikan perhatian serius untuk Dinas PUPR. Karena dinas ini mendapatkan alokasi anggaran cukup besar dari APBD dan mayoritas proyek yang ada di dinas ini berhubungan dengan kepentingan rakyat,†kata Iwan.
Iwan mengaku awalnya khawatir lambatnya pengajuan paket lelang dari Dinas PUPR disebabkan oleh isu rotasi mutasi jabatan kepala dinas.
“Tapi, Alhamdulillah, saat berdialog dengan Kadis PUPR Pak Yani Hasan bersama para kepala bidang, penyebab lambatnya proyek dilelangkan, bukan karena masalah transisi dan isu mutasi, namun lebih disebabkan adanya perubahan aturan dari pemerintah pusat,†jelas Iwan.
Diketahui, tahun ini Dinas PUPR akan mengerjakan sebanyak 1.030 paket pekerjaan. Namun berdasarkan catatan dari ULPBJ hingga memasuki triwulan kedua ini, belum ada satupun paket yang masuk.
Bahkan, Dinas PUPR nihil dalam pengajuan proyek konstruksi. Padahal, pekerjaan ini langsung menyentuh masyarakat dimana konstruksi khususnya infrastruktur jalan, akan dibutuhkan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
“Belum, belum ada paket yang masuk hingga hari ini (kemarin-red),” ujar Kepala ULPBJ, Budi CW. (Firdaus)
Bagi Halaman
