Dari Pemerintah Kota Bogor (Pemkot), dirinya akan mendorong Dinas UMKM, Disperindag dan Pol PP serta dinas terkait untuk memulai mendata PKL, dan menegakan aturan yang penegakan aturannya harus di selesaikan secara holistik.
“Banyak PKL yang bukan beridentitas /ber KTP Kota Bogor, karena dilihat dari data yang valid, wilayah yang sudah padat / crowded, dan juga penegakan aturan hukumnya yang sudah sesuai,†ujar Dedie.
Direktur Utama PDPPJ, Muzakkir menjelaskan dari pasar yang PDPPJ kelola, yaitu 13 pasar, masih belum optimal, karena baru beberapa pasar yang optimal maka dari itu PDPPJ kedepannya akan mengoptimalkan pasar yang di wilayah bukan terpusat, contohnya pasar pamoyanan dan pasar tanah baru,†tutup Muzakkir. (Lintang)
============================================================
============================================================
============================================================
