Meski demikian, ternyata masih banyak teknik yang bisa digunakan oleh produsen ponsel ilegal untuk mengakali sistem tersebut. Produsen ilegal, biasanya melakukan beberapa hal, seperti membuat IMEI cacat yang tidak mengikuti format GSMA, menggunakan IMEI yang tidak valid, menduplikasi, menyalahgunakan, dan menggunakan IMEI yang sifatnya sementara.
Secara teknis, tindakan yang melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tersebut memberikan beberapa dampak terhadap operator, seperti mengurangi kualitas layanan mobile, kehilangan kapasitas suara dan data, kecepatan transmisi data, mengurangi perlindungan terhadap tenaga transmisi, dan mengurangi kualitas performa ketika dilakukan handover.
Operator pun kemudian mau tidak mau harus menyediakan data jaringan setiap perangkat kepada pemerintah, dan jika diperlukan operator juga diwajibkan untuk memberitahukan konsumen terkait dengan status perangkat yang dibeli menggunakan pesan pendek.
Dengan diterbitkannya aturan mengenai IMEI, maka DIRBS sebagai suatu sistem idealnya akan mengatasi permasalahan yang dialami oleh para operator.
Lebih jauh, pemerintah juga dapat mengimplementasikan prosedur penanggulangan peredaran ponsel ilegal sesuai dengan standard operation procedure (SOP), menyebarkan dan mengelola sebuah platform teknologi untuk menjalankan regulasi, dan menjalankan kampanye membangun kesadaran konsumen.
Selain itu, berlakunya sistem DIRBS memudahkan pihak manufaktur untuk memperoleh persetujuan dari pemerintah, dan melakukan registrasi untuk perangkat yang berasal dari importir dan manufaktur lokal.
Adapun, sistem DIRBS yang digunakan di Indonesia merupakan sistem open source, di mana nantinya setiap lembaga atau kementerian yang ingin menggunakan sistem tersebut dapat memilikinya secara cuma-cuma.
Dengan demikian, rencana serta proses penggodokan aturan IMEI yang terus dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bakal menjadi senjata utama bagi Indonesia dalam rangka mengurangi peredaran ponsel ilegal, dan, skema serta rencana penanggulangan peredaran ponsel ilegal tersebut semuanya hanya dimungkinkan dengan adanya sistem DIRBS. (Ade Irma/Bisnis.com).
