CIBINONG TODAY – Proses tender di kantor Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK, Tri Budi Rochmanto mengatakan, ULPBJ merupakan instansi di daerah khususnya di Kabupaten Bogor yang perlu perhatian lebih. Apalagi berurusan dengan tender pekerjaan, yang bukan tidak mungkin ada praktik-praktik terlarang.
“Celah itu (praktik terlarang, red), sangat mungkin ada. Maka dari itu, kami melakukan pencegahan tersebut dengan cara mitigasi untuk meminimalisir kejadian itu,” kata Tri usai meninjau langsung kantor ULPBJ, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (8/8/2019).
Dalam proses tender pekerjaan di ULPBJ menurutnya, akan banyak sekali tekanan yang datang. Baik dari kepala daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bahkan dari penyedia jasa itu sendiri.
“Tetap jaga independensi. Pokja ULPBJ jangan mau datang ke kepala daerah, sekda atau pejabat lainnya. Begitupun OPD, jangan memanggil Pokja untuk urusan lelang atau tender,” tegas Tri.
Untuk penyedia jasa, Tri menyebut banyak sekali yang melakukan aduan ketika hasil yang didapatnya tidak membuat puas.
“Penyedia jasa juga jangan seenaknya manggil-manggil Pokja. Pokja juga jangan genit ketemu penyedia jasa. Semuanya saya ingatkan. Baik Pokja maupun penyedia jasa. Semua ada aturan mainnya,” ungkap dia.
Kendati demikian, Tri menilai apa yang telah dilakukan ULPBJ kabupaten Bogor ini sudah cukup baik.
“Mudah-mudahan pihak lain juga melihat apa yang dilakukan ULPBJ ini. Saya tegaskan, Pokja tetap jaga independensi begitu pun semua pihak yang terlibat hingga penyedia jasa, semua ada aturannya,” kata dia.
Dalam giat monitoring evaluasi (Monev) 2019, selain berkunjung ke ULPBJ, KPK juga meninjau pelayanan ke Kantor Badan Pengelolan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, sesudah melakukan monev di Kantor Bupati Bogor.
“Sesudah ke kantor Bupati, kita ke Bappenda baru ke ULPBJ,” kata Tri .
Menurutnya, dua instansi tersebut (Bappenda dan ULPBJ) membutuhkan perhatian khusus dari KPK.
“Di Bappenda kita tinjau pemasangan alat rekam transaksi untuk restoran dan hotel untuk meningkatkan PAD dan lainnya. Kedua instansi ini butuh perhatian lebih,” imbuh Tri.
Sementara itu, Kepala ULPBJ Kabupaten Bogor Budi CW mengatakan, monev yang dilakukan KPK ini akan menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk terus memperbaiki layanan kepada masyarakat.
“Menyinggung soal pengaduan dari penyedia jasa, itu harus diperhatikan. Aduan itu ada fasenya, ada masa sanggahnya. Kalau masih tidak puas, itu ada sanggah banding. Sistem pelelangan seperti. Dan kunjungan KPK ini akan jadi evaluasi kita agar lebih baik lagi,” tandas Budi CW. (Firdaus)
Bagi Halaman
