Sri Mulyani menekankan sesuai arahan Jokowi pemindahan ibu kota dalam tahap awal tidak akan menyerap dana APBN yang begitu besar. Sementara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menambahkan, bahwa kebutuhan investasi untuk bangun pemerintahan baru di Kalimantan secara total mencapai Rp 485 triliun.
“Itu angka kebutuhan investasi ya, harus dibedakan dengan pembiayaan,” tegasnya.
Dana kebutuhan investasi itu bukan seluruhnya dari APBN, sebagian besar akan memanfaatkan peran serta dari BUMN dan swasta. Pemerintah pun menyiapkan berbagai skema termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sementara untuk pembiayaan dari APBN untuk pindah ibu kota ditaksir sebesar Rp 93 triliun. Namun pembiayaan itu tidak sepenuhnya dari APBN.
“Itupun tidak ambil dari sumber pembiayan APBN murni tapi kerjasama pemanfaatan aset baik di wilayah pemerintahan baru maupun di sekitaran Jabodetabek,” tambahnya. (net)
