MALANG TODAY – KPU Kabupaten Malang menerima hibah pelaksanaan Pilbup 2020 sebesar Rp 85 miliar. Sebelumnya, KPU mengajukan anggaran sebesar Rp 93 miliar.
Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini mengatakan, hari ini Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah dibuat Pemkab Malang dengan KPU. Yakni terkait alokasi hibah pelaksanaan Pilbup 2020 mendatang.
“Anggaran yang disetujui hanya Rp 85 miliar, dari pengajuan terakhir RKB kami sebesar Rp 93 miliar. Kami menerima karena banyak pertimbangan. Akan ada penyesuaian dan rasionalisasi pada segala kegiatan kami nantinya,” kata Anis saat dihubungi detikcom, Selasa (15/10/2019).
Anis menambahkan, pengajuan alokasi hibah hingga mencapai Rp 93 miliar mengacu pada tingkat kebutuhan KPU Kabupaten Malang. “Tetapi kita harus memahami, kemampuan daerah (Pemkab Malang) dalam mengalokasikan hibah untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 nanti,” terangnya.
Dengan hanya menerima Rp 85 miliar, lanjut Anis, pihaknya akan melakukan penyesuaian. Di antaranya mengubah perencanaan Data Pemilih Tetap (DPT). Jika sebelumnya 2.150.000 pemilih akan diubah menjadi 2,1 juta.
Selain itu akan dilakukan penyesuaian pada jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Sebelumnya disimulasikan sebanyak 480 sampai 500 pemilih di setiap TPS.
“Sebelumnya di angka Rp 93 miliar, kita rencanakan jumlah TPS 4.500 dengan jumlah DPT sebanyak 2.150.000 pemilih. Tetapi nantinya kita sesuaikan menjadi 4.300 TPS saja,” papar Anis.
Jumlah TPS dalam Pilbup nanti akan berbeda dengan TPS saat pelaksanaan Pemilu 2019. “Pada undang-undang Pilkada memang diatur maksimal DPT tiap TPS bisa sampai 800 pemilih, tetapi karena letak geografis Kabupaten Malang, tidak mungkin bisa dipaksakan dengan jumlah itu. Jadi kami estimasi maksimal 500 DPT per TPS,” pungkasnya. (Carfine/net)
Bagi Halaman
