Cium ‘Pemufakatan Jahat’ Dewan Perketat RAPBD 2020

CIBINONG TODAY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor akan memperketat pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyebut, langkah itu dilakukan bahkan saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengajukan Rancangan APBD 2020 kepada DPRD.

Ia mengaku hal itu untuk meminimalisir adanya ‘pemufakatan jahat’ yang mungkin saja dilakukan oleh oknum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Pemkab Bogor dalam pengajuan RAPBD dan memasukannya sebagai program kerja.

“Kita ingin benar-benar semua yang dimasukan dalam RAPBD itu sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, bukan inginnya SKPD. Saya akan perketat pengawasan untuk pemufakatan jahat seperti itu,” tegas Rudy kepada wartawan, Senin (21/10/2019).

Pengetatan pengawasan ini juga akan dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bogor dengan rencana kerjasama bersama rekanan konsultan. Tujuannya, untuk mengaudit setiap kegiatan yang berhubungan dengan uang rakyat atau APBD.

“Jika dibutuhkan dan memungkinkan, kita perketat pengawasan dengan rekanan konsultan untuk penanganan masalah-masalah khusus. Ditambah kita juga tim pansus,” ungkap Rudy.

RAPBD sendiri rencananya akan mulai dibahas sekitar tanggal 30 Oktober mendatang. Sementara agenda terdekat DPRD yaitu akan melaksanakan rapat Badan Musyarawah (Banmus) dan finalisasi tata tertib (tatib) yang kabarnya akan dilaksanakan hari ini, tanggal 21 Oktober 2019.

“Jadi tanggal 21 Oktober itu (hari ini-red) adalah finalisasi tatib juga. Setelah tatib selesai kita akan susun rencana kerja DPRD ke depannya seperti apa. Ini nanti sekretariat dewan harus pintar melobi Pemprov Jawa Barat agar segera selesai dan progran kerja bisa segera terbentuk,” kata Rudy.

Setelah semuanya selesai, Politisi Partai Gerindra ini menyebut, DPRD siap bekerja termasuk untuk mengawasi RAPBD yang akan diajukan eksekutif kepada legislatif.

“Intinya kita ingin anggaran yang diajukan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai, pengajuan tersebut salah sehingga akhirnya uang dan kerja di lapangan tak sesuai,” jelas Rudy. (Firdaus)