Ketua DPRD Minta Semua RSUD di Kabupaten Bogor Dilakukan Pembenahan SDM

CIBINONG TODAY – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Bogor, disebut masih sangat banyak kekurangan tenaga dokter spesialis untuk melayani masyarakat di daerah.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, laporan kerap kali diterimanya tentang minimnya tenaga dokter spesialis yang berdampak pada lambatnya pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu contohnya, kata dia, adalah kasus warga Jasinga yang digigit monyet beberapa waktu lalu dan dilarikan ke RSUD Leuwiliang dan sempat dirujuk ke RSUD Cibinong.

“Waktu itu katanya nggak ada vaksinnya. Kenapa harus begitu. Padahal kan tinggal minta vaksin saja ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Berarti SDMnya yang perlu ditingkatkan,” kata Rudy kepada wartawan, Rabu (6/11/2019).

Hal tersebut menurut Rudy harus segera dibenahi. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor pun diharapkan mampu merinci jumlah kekurangan tenaga dokter spesialis untuk kemudian dianggarkan.

Rudy pun mengaku siap Badan Anggaran (Banggar) DPRD kabupaten Bogor untuk mengarahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 kepada bidang kesehatan.

“Saya tidak bisa merinci ada berapa orang dokter spesialis yang ada di RSUD se-Kabupaten Bogor ini. Yang jelas, kalau di wilayah sepertinya minim sehingga banyak dilempar ke RSUD Cibinong dan Ciawi yang sudah memiliki tenaga dan alat kesehatan cukup lengkap,” jelasnya.

Tak hanya itu, Rudy juga mendorong adanya peningkatan kelas di RSUD Leuwiliang dan Cileungsi. “Iya klasifikasinya juga harus ditingkatkam supaya bisa melakukan intervensi pada SDMnya,” katanya.

Selain masalah kesehatan, menurut Rudy hal yang penting lainnya adalah pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kesejahteraan menjadi indikator pemerintah berhasil atau tidak dalam menjalankan kinerjanya. Kita ingin APBD yang dianggarkan, semuanya pro kepada masyarakat,” tegas Politisi Partai Gerindra itu.

Sementara diketahui, pada laporan nota keuangan, Pemkab Bogor menganggarkan sebesar Rp3,603 triliun untuk kebutuhan belanja langsung. Salah satu diantaranya adalah pemenuhab kebutuhan jaminan kesehatan daerah dan dukungan persiapan pembangunan RSUD Bogor Utara termasuk di dalamnya untuk kebutuhan pendidikan.

Sementara di sektor belanja tidak langsung, Pemkab Bogor menganggarkan sebesar Rp3,347 triliun. Salah satunya untuk pelaksanaan kesejahteraan sosial, yakni rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 5.810 unit. (Firdaus)