
Tidak hanya itu, Yayat menilai, hasrat untuk memekarkan wilayah sangat lah kencang. Akan tetapi, pertanyaan paling mendasar yang muncul adalah, jika wilayah di mekarkan, dan kabupaten yang dibentuk telah berdiri sendiri, mampu atau tidak mengatasi masalah kemiskinan, kesejahteraan.
“Jadi bagaimana ketika wilayah mekar, jaminan kesejahteraannya akan meningkat jika hanya melihat keunggulan dari wilayah tersebut yang dijadikan dasar pemekaran. Kalau begitu, nanti ujungnya semua akan rebutan jabatan pasti repot. Ini kan sangat kental politiknya,” tegas Yayat.
Sehingga, dengan kondisi keuangan negara yang belum stabil, alangkah lebih baiknya para politisi membuang ego masing-masing. Karena nantinya, jika memaksakan pemekaran hanya bermodalkan ambisi mekar, hasilnya tidak akan bisa mesejahterakan masyarakat seperti apa yang digembar-gemborkan.
“Kalau posisi keuangan negara belum siap bagaimana. Ekonomi global saja turun terus, pertumbuhan negara lain juga terancam. Pertanyaannya, kalau ini didesak terus hanya sebatas tujuan politis, nanti setelah itu paling boro-boro membangun kesejahteraan, yang ada malah kepentingan masing-masing,” kata Yayat.
Jadi, kalau ingin memekarkan wilayah, konsep harus dimatangkan sehingga ego politik tidak ikut dalam urusan misi kesejahteraan ini.
“Kalau mau memekarkan konsepnya seperti apa kalau ingin mensejahterakan rakyat di daerah baru, apa strateginya menghentaskan kemiskinan, apa starteginya untuk mengembangkan wilayah, pengelolaan sumber daya manusia, memperkuat infrastruktur, birokrasi, bukan sekedar membantu tapi strateginya seperti apa. Membentuk itu gampang, kalau tidak visi misi dan gizi yang jelas, buat apa mimpi. Yang terpenting, lepaskan ego politiknya,” tandas Yayat. (Firdaus)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















