JAKARTA TODAY – Frakai Partai Demokrat MPR mengaku tidak tahu dari mana usulan masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode muncul. Wakil Ketua MPR F-Demokrat Syarief Hasan menyebut usulan itu bukan rencana MPR.
“Nggak tahu (dari mana usulannya muncul). Itu mungkin selentingan saja. Tapi yang jelas itu tidak merupakan salah suatu dari agenda,” kata Syarief, Jumat (22/11/2019).
Syarief menyebut Demokrat menolak usulan itu. Ia menilai penambahan masa jabatan presiden belum diperlukan.
“Saya pikir sudah cukup dua kali, lima tahun. Tidak urgensinya (untuk ditambah) dan belum ada pikiran untuk sampai sejauh itu,” jelasnya.
Syarief mengungkapkan, MPR pun saat ini masih melakukan pengkajian rencana amandemen UUD 1945. MPR juga baru berencana untuk meminta masukan para tokoh.
“Kedua, pimpinan-pimpinan MPR juga masih sedang bertemu dengan para tokoh-tokoh masyarakat, apakah para tokoh-tokoh partai politik. Kemudian di samping daripada itu kita juga baru merencanakan baru roadshow ke beberapa daerah. Jadi masih jauh,” ungkap Waketum Demokrat itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Arsul Sani Fraksi PPP mengungkapkan adanya usulan perubahan terkait masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden diusulkan berubah menjadi tiga kali masa jabatan.
“Hanya kalau yang sekarang itu dua kalinya dua kali saklek gitu kan. Artinya kalau dulu ‘dapat dipilih kembali’ itu kan maknanya dua kali juga sebelum ini. Tapi kan terus-terusan, kalau ini kan hanya dapat dipilih satu kali masa jabatan lagi. Kemudian ada yang diusulkan menjadi tiga kali (masa jabatan),” kata Arsul, Kamis (21/11/2019). (net)
Bagi Halaman
