JAKARTA TODAY – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Balitbang mengembangkan alat pengujian bernama Alat Pengukur Kekuatan Jalan (APKJ). Di dunia, alat ini dikenal dengan nama FWD (Falling Weight Deflectometer).
Teknologi APKJ telah diinisiasi sejak 2008 dengan melakukan penelitian prototipe untuk mendapatkan rangka alat dan sistem pembebanan.
Alat pengujian bernama APKJ tersebut diekspor ke Ministerio das Obras Públicas, Transporte e Comunicações (Ministry of Public Works, Transport and Communication) Timor Leste yang dihasilkan oleh Pusjatan bekerjasama dengan PT Panairsan Pratama.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono percaya, selain dikirim ke negara luar, produk-produk lokal juga bisa membanjiri pasar dalam negeri dan digunakan secara maksimal oleh para pelaku konstruksi Tanah Air.
“Kita ini memiliki 48 ribu kilometer jalan nasional, sehingga pasti butuh alat ini banyak. Dengan jumlah balai yang tersebar di 34 Provinsi, satu balai pasti butuh lebih dari satu. Jadi kalau kita bisa pakai sendiri ya lebih bagus,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/12/2019).
Untuk saat ini, APKJ buatan lokal menurut Menteri Basuki baru digunakan di beberapa balai besar/balai pelaksana jalan nasional atau di Dinas Bina Marga provinsi setempat seperti Palembang, Semarang, Makassar, Manado, Mataram, dan Balikpapan.
Selanjutnya, Menteri Basuki akan mewajibkan penggunaan produk dalam negeri untuk berbagai kegiatan konstruksi terutama dalam pembangunan infrastruktur.
“Seperti aspal karet, itu saya dorong terus. Memang butuh konsistensi kebijakan untuk memanfaatkan produk dalam negeri. Kalau tidak, kita tidak bergerak memanfaatkan kalau sudah diekspor, kita sendiri harus pakai,” Ucapnya.
Seperti yang dikutip dari liputan6.com, Plt Kepala Badan Litbang Kementerian PUPR Lukman Hakim menyampaikan bahwa sejak 2018 Direktorat Jenderal Bina Marga telah menggunakan APKJ untuk survey kondisi struktur perkerasan jalan.
Ini khususnya di lingkungan Balai Besar atau Balai Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah V Palembang, VII Semarang, XIII Makassar, dan XV Manado.
Pada 2019, BPJN IX Mataram dan BPJN XII Balikpapan juga menggunakan APKJ Pusjatan. Selain dari BBPJN V dan XIII, balai lainnya menggunakan APKJ milik Pusjatan.
“Pusjatan pada saat ini memiliki empat unit APKJ yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan advis teknis tersebut dan untuk keperluan penelitian perkerasan,†Terangnya.
Dia mengatakan, dengan adanya permintaan dari Pemerintah Timor Leste untuk APKJ ini merupakan suatu bukti kepercayaan atas keandalan produk nasional.
“APKJ Pusjatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi Republik Demokratik Timor Leste, di mana data kondisi struktural perkerasan jalan dapat diperoleh dalam waktu relatif singkat, terpercaya, praktis, efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan kebutuhan,” Papar dia.(Dena/PKL/net)
Bagi Halaman
