Untuk memaksimalkan kinerja tentunya diperlukan sejumlah kebutuhan sarana dan prasarana. Sat Pol PP pun mengusulkan kepada pemerintah daerah, seperti pembangunan satu Pos Pol PP di area GOR Pakansari, lalu gudang penyimpanan barang bukti penyitaan, lalu penambahan personil bantuan linmas (Banlinmas) serta penambahan anggaran ketertiban umum dalam rangka penyelenggaraan piala dunia dan the city of sport tourism.
Menurut Herdi, rencana kerja perangkat daerah (RKPD) Sat Pol PP pada 2021 mendatang telah merancang lima program dan 44 kegiatan. Program utamanya yakni dalam bidang penegakan peraturan perundang-undangan.
“Kegiatannya, penyelenggaraan penertiban non yustisi, penyelenggaraan penertiban objek pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan daerah serta penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perda atau perkada,” tuturnya.
Dan untuk bidang ketertiban umum, programnya meliputi pengendalian, seperti kemanan lingkungan, pengadaan dukungan teknis penyelenggaraan tramtibum, patroli ketertiban umum, dan penyelenggaraan penertiban dalam penegakam K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan).
Sementara di bidang kelinmasan memiliki program perlindungan masyarakat dengan kegiatan pelatihan dalam rangka penyelenggaraan tramtibum. Sedangkan untuk bidang pembinaan difokuskan program pembinaan sumber daya aparatur dan masyarakat dalam penanganan tramtibum dengan salah satu kegiatan peyelenggaraan deteksi dini antisipasi gangguan tramtibum.
Berdasarkan data yang dihimpun, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dalam hal Bidang Penegakan Perda dan Bidang Tibum telah melaksanakan pendataan bangunan liar sebanyak 37 di wilayah kandang roda pembangunan jalan raya Bogor – Jakarta tepatnya di kali baru hingga arah fly over tol sentul pada 2019 lalu. Hasil kegiatan pendataan bangunan liar ditemukan rata-rata bangunan semi permanen. (Bambang Supriyadi)
