BOGOR TODAY – Wakil Ketua DPRD beserta jajaran komisi 4 DPRD Kota Bogor memanggil Kasi Kemas Kelurahan se-Kota Bogor berserta Kabag Kesra Setda Kota Bogor ke gedung DPRD, Jalan Pemuda, Tanah Sareal, Kota Bogor.
Pemanggilan tersebut terkait program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Bantuan Sosial Tidak Terencana (BSTT) di Kota Bogor.
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata mengatakan, dipanggilnya seluruh kemas kelurahan ini karena pihaknya ingin mendengar secara langsung terkait program RTLH dan BSTT. Sebab, sambung dia, pihaknya selalu mendapatkan masukan dari RT-RW bahwa program tersebut selalu mendapat kesulitan.
“Teman-teman dewan hampir di semua Dapil mengalami kesulitan dengan alasan bahwa pengajuan RTLH ini tidak dibuka setiap saat dan juga ada batasan-batasan. Akhirnya masih ada rumah yang tidak layak dan harus dibantu justru tidak terbantu, sementara rumah yang masih layak malah terbantu,” kata Dadang di gedung DPRD.
Ia pun mengkritisi program tersebut dengan sistem Sahabat ku ini, menurutnya sistem yang lama itu lebih mudah bagi masyarakat dalam mengakses memberikan proposal kepada RT dan RW, kemudian ke kelurahan, kecamatan hingga ke pemkot, karena ketergantungan masyarakat terhadap kawasan ini sangat tinggi.
“Mungkin RT RW nya yang dekat dengan kemas kemudian dipermudah, sedangkan yang tidak agak dipersulit dan selalu ada permasalahan antara kemas dengan RT RW nya saya tahu banget bahwa RT RW untuk membantu masyarakat dan mereka ingin membantu sebanyak-banyaknya warga yang ada di wilayahnya,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Dadang, pihaknya juga merasa kecewa terhadap pemkot dalam hal ini Kesra Setda Kota Bogor. Sebab dalam program ini DPRD tidak dilibatkan.
“Kami baru mendengar bahwa pengajuan RTLH ini ditutup per tanggal 28 Februari sementara tidak ada informasi sekecil apapun kepada dewan. Sehingga para anggota dewan ini kecewa terutama yang baru-baru ini karena jumlah rumah yang menjadi target kemas sendiri cukup fantastis yang ada kenaikkan dari tahun yang lalu dari 4 ribu menjadi 7 ribu unit,” bebernya.
Ditempat yang sama, Kabag Kesra Setda Kota Bogor Iman menuturkan, bahwa pertemuan ini untuk mensinergikan antara reses anggota dewan dengan program yang ada di pemkot. “Pada garis besar sudah sejalan apa program kita dan apa hasil dari reses mereka,” katanya.
Menurutnya, RTLH ini sudah mencapai target dan tinggal tunggu verifikasi di lapangan. Dia menambahkan bahwa target di 2024 itu harus selesai sebanyak 20 ribu unit dan itu sudah berdasarkan database yang ia punya.
“Kita sudah sosialisasi dengan aparat di wilayah atau kasie kemas di kelurahan di bulan desember 2019 lalu dan batas waktu penginputan data RTLH, data reguler itu tanggal 28 Februari 2020. Jadi sekarang tinggal menunggu verifikasi nya saja dari wilayah,” jelasnya.
Kemudian masalah pendidikan. Nama pendidikan ada usulan yang mana untuk ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah. Jadi anak sekolah ataupun siswa sudah selesai tapi spp-nya masih nunggak sehingga masih tertahan.
“Nah ini akan kita kucurkan dananya anggarannya sudah ditetapkan jadi nunggu mekanisme teknisnya dari dinas pendidikan dan mekanismenya juga nanti dari dinas di sampaikan ke orang tua, misalnya minta SKTM dari kelurahan langsung ke sekolahnya itu sendiri, dari sekolah langsung ajukan ke dinas pendidikan Dinas Pendidikan langsung ke walikota langsung eksekusi,” pungkasnya. (Heri)
Bagi Halaman
