Carut Marut Bansos Dampak Covid-19 di Kota Hujan

BOGOR TODAY – DPRD Kota Bogor menggelar Rapatr Denga Pendapat (RDP) dengan melibatkan pengurus RT, RW, LPM dan tokoh masyarakat, membahas persoalan bantuan sosial dalam rangka Jaring Pengaman Sosial (JPS) akibat pandemi Covid-19. Ketua Panitia Khusus (Pansus) 3 DPRD Kota Bogor untuk pengawasan dan penanganan tanggap Covid-19, Karnain Asyhar mengaku kaget setelah mendapatkan informasi dan data infirix dari pengurus lingkungan di masing-masing wilayah. “Pengurus RT/RW, tokoh masyarakat dan LPM kita undang sebagai perwakilan dari masing-masing wilayah untuk menyampaikan informasi temuan di lapangan, dan ternyata banyak sekali masalah ditemukan di lapangan,” ujar Karnain. Kata dia, masyarakat khususnya tingkat RW yang masih sangat terbatas mendapatkan informasi tentang protokol kesehatan dan bagaimana sebenarnya yang mereka rasakan terkait dengan sosialisasi regulasi Pemkot Bogor terkait dengan tanggap covid-19. “Ketika ada kasus positif dilingkungannya mereka banyak yang begitu tidak menguasai informasi dan protap yang harus dilakukan, yang ada hanyalah kepanikan,” katanya. Yang menonjol adalah tentang data penerima bansos, jadi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) memang banyak yang dikeluhkan, karena basis datanya yang sudah lama, sangat tidak update sehingga menimbulkan temuan di lapangan, itu ada bantuan yang tidak tepat sasaran. “Ada bantuan yang non DTKS tentunya ini bersumber dari verifikasi dan validasi dari lingkungan, namun demikian kita masih mendapati juga bahwa situasi di lapangan masih ada overlapping bantuan jadi ada satu KK yang menerima bantuan lebih dari satu, ada yang dua bahkan tiga, ini terverifikasi dengan stiker yang ditempel di kaca rumah warga,” ungkapnya. Untuk itu, yang sudah disampaikan pada pertemuan dahulu dengan Dinsos untuk meminta singkronisasi data antara DTKS dan non DTKS baik yang bantuan bersumber dari APBN, APBD provinsi maupun APBD Kota Bogor. “Saya harapkan proses ini tidak terlalu lama, Pansus akan mengupdate kembali perkembangan rekonsulasi data supaya tidak terlalu banyak yang double atau operlapping, laporan dari Dinsos ada sekitar 3000 sampai 4000 data yang masih mengalami operlapping,” ucapnya. Menurutnya, disisi lain masyarakat atau disetiap KK yang seharusnya mendapat bantuan, ini malah masih banyak yang belum terakomodir melalui program bansos yang dari tiga sumber anggaran tadi. Dia menambahkan, terkait persoalan RW siaga, bahwa nilai bantuan operasional RW siaga sebesar Rp 500 ribu tapi aktual yang mereka terima setelah dipotong pajak hanya Rp 470 Ribu dan menandatangin bukti penerimaan untuk 2 bulan. “Tapi aktual di lapangan yang diterima hanya sebesar Rp 470 Ribu saja untuk satu bulan,” pungkasnya. (Adit) Bagi Halaman