Berkaitan dengan hasil temuan BPK, ia meminta peran inspektorat harus melakukan pencegahan lebih awal dan lebih aktif lagi. Atas keberhasilan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK sebanyak 4 kali, Sekda meminta TAPD agar jangan bereuforia. Sebab, WTP memang wajib didapatkan untuk menunjukkan pertanggungjawaban dalam mengelola aset dan keuangan. “Saya sampaikan WTP itu wajib, termasuk angka satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun fisik. Oleh karena itu, WTP bukan sebuah kebanggan tapi harus dan wajib,†jelasnya. Ade berharap kedepan ada reward and punishment berkaitan dengan pemanfaatan anggaran untuk memotivasi kinerja OPD. “Kalau perlu, nanti dibagikan saat peringatan HJB (Hari Jadi Bogor),†ujarnya. Saat disinggung SILPA sebesar Rp 277,6 Miliar, ia mengakui sebetulnya setiap tahun seperti itu. “Tapi bagi saya selaku Ketua TAPD bersyukur ada SILPA, karena di 2020 jadi penerimaan pembiayaan. Saya sepakat SILPA ini jangan sengaja dibuat, karena ini ada OPD yang tidak mampu melaksanakan kegiatan sehingga muncul SILPA,†pungkasnya.
(Heri)
============================================================
============================================================
============================================================
