
“Kalau sudah ada ancang-ancang untuk meminjam, harusnya sudah ada ekspos dulu ke DPRD. Tapi kenyataannya nggak ada. Lahan yang katanya enam hektare titiknya dimana, kita juga nggak tahu. Harus didetailkan itu, jangan hanya diawang-awang,†tegas ASB.
Dengan demikian, ia lebih mendukung jika Pemkot lebih fokus pada penuntasan proyek Jalan Regional Ring Road (R3) untuk mengurai kemacetan Jalan Pajajaran hingga wilayah Tajur. Dibanding nekat membangun kompleks perkantoran atau menembuskan akses jalan pusat pemerintahan itu ke interchange (simpang susun) Jagorawi KM 42,5.
“Coba dibuatkan peta satelit dan lakukan arsiran bersama, dimana titik lokasi frontage (bagian depan) dari lokasi yang akan dibangun komplek perkantoran hingga ke interchange itu,†jelas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Sementara, Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD), Dheri Wiriadirama mengakui jika Pemkot Bogor telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN) untuk meminta hibah terhadap lahan seluas enam hektar yang akan dibangun Komplek Perkantoran Walikota, yang disebut ada di wilayah Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.
“Surat sudah dikirimkan ke DJKN, sekarang masih diproses. Mudah-mudahan tanggapannya positif,†tutupnya
. (Bambang Supriyadi)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
======================================
====================================