Lebih lanjut, Burhan menjelaskan soal pengendalian penertiban tata ruang, tata kelola kebijakan intensif dan insentif, mekanisme koordinasi tingkat Mentri dan mekanisme koordinasi di tingkat teknis. Menurutnya, Mentri Bappenas akan memantapkan kembali soal pembahasan anggaran untuk membentuk serta mendukung program kegiatan. “Jadi kalau di pusat sedang pembahasan APBN merekapun akan mengsinkronkan kegiatan dan juga mendukung terbentuknya pembentukan ini. Yang pasti kita ada isu strategis kemacetan kemudian kawasan kumuh, bangunan ilegal, banjir, ketersediaan air bersih dan sampah sanitasi, yang pasti soal penataan kawasan puncak,” pungkasnya
. (Adit)
============================================================
============================================================
============================================================
