Menurut Habib Abdul Karim, masyarakat asli Batulawang merupakan pihak yang paling dirugikan oleh ulah gerombolan penyerebot tanah milik PT MPM. Gagara-gara ulah para penyerobot itu, program reforma agrarian yang dilaksanakan Kementeria ATR/BPN bersama Pemda Cianjur menjadi terhambat dan bisa salah sasaran. Dengan mengatasnamakan forum komunikasi masyarakat petani, kata Habib, mereka justeru membawa aspirasi para penjarah tanah milik PT MPM. ‘’Mereka berjuang bukan untuk kami warga asli Batulawang. Karena itu, kami minta Mabes Polri menindak tegas mereka,’’ katanya. Warga masyarakat asli Batulawang ini juga minta agar program reforma agrarian segera dilaksanakan di Batulawang. ‘’Kami membutuhkan kejelasan dan kepastian. Jangan sampai program yang sangat bagus ini justru dihambat oleh oknum-oknum pejabat BPT baik pusat maupun daerah, ataupun oknum pejabat Pemda yang memiliki kepentingan pribadi,’’ katanya. Warkamsi yang mewakili warga masyarakat asli Batulawang meminta kepada Menteri ATR/BPN untuk mengecek langsung ke lokasi Desa Batulawang supaya mendapatkan fakta yang benar. Warkamsi menduga selama ini Menteri ATR/BPN hanya mendapat informasi yang tidak sesuai degan fakta sebenarnya. ‘’Banyak informasi yang dipelintir di media massa karena dimainkan oleh orang-orang yang punya kepentingan peribadi di lahan PT MPM,’’ katanya. Warkamsi juga minta agar ha-hak warga asli masyarakat Batulawang dalam konteks reforma agrarian ini diperhatikan. ‘’Kami masyarakat asli Batulawang sudah lama bekerjasama dengan PT MPM melakukan penanaman. Bahkan sekarang kami juga ikut dalam kerjasama PT MPM dan TNI dalam program penanaman sejuta pohon kopi, budi daya sayur mayur, serta aneka macam tanaman palawija dengan system tumpeng sari,’’ kata Habib. (Iman R Hakim)
