Kepadatan Jalan Raya Puncak Bogor. Foto Adit

BOGOR TODAY – Pemerintah berencana akan mengurangi jatah libur panjang akhir tahun 2020, hal itu berdasarkan usulan Presiden RI Joko Widodo. Dikarenakan dampak dari libur panjang dikhawatirkan akan mengakibatkan kerumunan masyarakat.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/11/2020).

Seperti halnya libur panjang pada Agustus 2020 lalu. Saat itu, menyebabkan kerumunan masa tanpa menjaga jarak dan mengabaikan protokol kesehatan, bahkan terjadinya kemacetan parah di kawasan wisata Puncak.

“Saya setuju kalau liburpanjang yang bakal mengundang kerumunan pemerintah pusat kewenangannya untuk tidak melaksanakan, karena Bogor sangat dekat dengan kekuasaan di Jakarta jadi pasti yang cepat berdampak itu Kabupaten Bogor, terutama saat libur panjang,” ungkap Wakil Bupati Iwan Setiawan, Rabu (25/11/2020).

Menurut Iwan, demi menghindari kerumunan dan kemacetan di kawasan puncak dirinya tidak ingin melakukan kegiatan pencegahan dan pengamanan di kawasan puncak, dikarenakan perlu adanya anggaran yang tidak sedikit dan membutuhkan petugas pengamanan.

“Dari pada kita melaksanakan operasi atau kegiatan yang berkonsekuensi terhadap pelanggaran dan petugas mendingan kita efisiensikan. Mendingan anggaran itu kita fokuskan kepada penanganan Covid-19 dibidang kesehatan seperti pengobatan dan bantuan sosial, dari pada kita hanya untuk kegiatan pencegahan yang memang memerlukan banyak anggaran,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan libur hari raya Natal pada 24-25 Desember. Kemudian, ada cuti bersama akhir tahun 28-31 Desember sebagai pengganti libur Lebaran yang lalu. Hari libur masih ditambah tanggal merah pada 1 Januari 2021 yang jatuh pada Jumat. (Adit)