Walikota Bogor Bima Arya Pengen Kantor Baru 

BOGOR TODAY – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mematangkan pemindahan pusat pemerintahan dari Balaikota Bogor ke kawasan Bogor Raya, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudi Mashudi mengatakan, bahwa pemerintah sudah melakukan sosialisasi terhadap rencana pemindahan tersebut kepada warga sekitar Katulampa.

“Sosialisasi sudah, dan warga menyambut baik soal rencana itu. Sekarang kita tengah memproses permintaan hibah lahan seluas 6 hektar kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN),” kata Rudi kepada wartawan.

Menurut dia, DJKN telah memberikan lampu hijau untuk menghibahkan lahan seluas 6 hektar dari total 21 hektar yang dimiliki mereka. Namun, sebelum penyerahan DJKN meminta agar KPKNL melakukan kajian sosial ekonomi terhadap rencana pemindahan pusat pemerintahan itu dan imbas kepada masyarakat sekitar.

“Jadi tinggal menunggu kajian dari KPKNL. Kemudian setelah ada kita akan kirimkan ke DJKN hasilnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, pemindahan pusat pemerintahan dilakukan lantaran Pemkot Bogor berkeinginan untuk memberikan pelayanan terpadu bagi masyarakat yang terpusat di satu kawasan.

“Kam selama ini OPD terpisah-pisah. Nanti ketika pusat pemerintahan sudah dipindah, masyarakat cukup ke kawasan itu untuk mengurus semua administrasi,” tuturnya.

Nantinya, sambung dia, akan ada 20 OPD yang akan menempati kawasan pusat pemerintahan baru di Bogor Raya. “Dari 20 OPD, akan ada 1.745 dari 6.000 ASN yang berkantor disana,” ucapnya.

Rudi menegaskan bahwa Pemkot Bogor menargetkan agar proses hibah lahan tersebut selesai pada tahun ini, sehingga pada 2022 feasibility studies (FS) dan Detail Engineering Design (DED) dapat dirampungkan, dan pembangunan bisa dilaksanakan 2023 dan rampung 2024 mendatang.

“Nah rencananya juga akan dibangun frontage yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan interchange Tol Jagorawi KM 42,5,” jelasnya.

Sementara itu, Lurah Katulampa Eka Deri Rahmat Irawan mengatakan, lahan seluas 6 hektar yang nantinya akan dibangun pusat pemerintahan itu berada di 3 RW, diantaranya RW02, 03 dan RW07.

“Ada 3 RW di situ, RW02, 03 dan RW07. Untuk warga sih responnya positif, karena kan nantinya di sana akan dijadikan pusat pelayanan terpadu, dimana kantor-kantor dinas yang sekarang ini masih terpecah akan terpusat di satu titik,” katanya. (Heri)