BOGOR TODAY – Adanya catatan dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait permasalahan aset di Kota Bogor, menjadi sorotan DPRD Kota Bogor, agar pihak Pemkot Bogor segera melakukan sertifikasi dan mencatat seluruh asset Pemkot Bogor kedalam neraca aset.

Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui jumlah-jumlah dan data-data aset di Kota Bogor. Berkaitan dengan permasalahan aset tersebut, DPRD Kota Bogor juga meminta agar Pemkot Bogor segera melakukan sertifikasi aset lahan atas Pasar Teknik Umum (Pasar Induk Kemang).

Baca Juga : Warga di Zona 1 Keluhkan Air Mati, Tirta Pakuan Beberkan Soal Perbaikan Pipa di Jalur Bocimi

“Pengelolaan atas Pasar Tekum sudah diambil alih dilakukan Pemkot Bogor. Aset itu harus segera di sertifikasi dan tercatat masuk kedalam neraca aset Pemkot Bogor, jangan sampai satu timbul masalah baru,” ujar Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto.

Politisi PKS ini mengapresiasi langkah tegas Pemkot Bogor dalam mengambil alih Tekum. Pemkot harus menegakan kewibawaan untuk menjaga aset yang ada, sekaligus untuk memastikan bahwa semua proses yang tidak sesuai dengan perjanjian itu bisa di tegakan.

“Kita berharap Perumda PPJ yang diberikan tugas untuk mengelola bisa mengoptimalkan pengelolaannya. Memberikan pelayanan terbaik kepada para pedagang, sekaligus bisa meningkatkan kembali transaksi perekonomian di pasar Tekum, dan bisa meningkatkan PAD bagi Kota Bogor,” jelasnya.

Baca Juga : Ujicoba Pembelajaran Tatap Muka Dipantau Dewan 

Baca Juga : Pasar Tekum Diambil Alih Pemkot Bogor, Pengelola Pasrah 

Terkait mulai dilakukannya pemungutan di Tekum oleh pihak Perumda PPJ, Atang mengingatkan agar dasar hukum pengambilan potensi pendapatan di Tekum dilaksanakan sesuai peraturan.

“Yang paling penting adalah menyelesaikan dan menertibkan dulu proses administrasi dan kekurangan yang ada, kemudian berbicara pengelolaan dari sisi hak dan kewajiban yang harus diberikan oleh pedagang,” tandasnya. (Heri)