BOGOR TODAY – Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Presidium Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Aset Negara (GEMPPAR) mendatangi gedung Kementerian Kesehatan RI, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9, Kuningan Jakarta Selatan, Senin (7/6/2021).

Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi permasalahan dugaan mafia pajak dan mafia aset milik Kementerian Kesehatan (Kemenskes) yang berada di Bogor Golf Club (BGC), Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Koordinator aksi, Ali Topan Vinaya mengatakan, kedatangan GEMPPAR ke gedung Kemenkes ini untuk menyikapi masalah surat yang sudah disampaikannya ke Kementerian Kesehatan, dimana surat tersebut terkait adanya mafia pajak dan mafia aset di wilayah Kota Bogor, tepatnya di Rumah Sakit Marzuki Mahdi (RSMM). Kemudian yang kedua, masalah persoalan pajak.

“Kita mendapatkan informasi dan data dari Bapenda Kota Bogor bahwa di lokasi tersebut adanya tunggakan pajak atas aset milik Kemenkes RI dimana lokasinya yang kini menjadi Bogor Golf Club yang terhitung dari tahun 2013-2021 dengan tunggakan pajak hampir mencapai Rp 10 miliar,” kata Ali kepada wartawan didepan gedung Kemenkes RI.

Ali yang juga Ketua Jaringan Masyarakat Pendukung (Jampe) Jokowi menilai dengan adanya tunggakan pajak tersebut menjadi contoh yang tidak baik bagi Kemenkes. “Ini menjadi contoh yang tidak baik. Kementerian kok nunggak pajak,” tambah Ali.

Saat aksi berlangsung, pegawai dari Kemenkes menghampiri massa. Namun, kata Ali, pegawai dari Kemenkes tidak bisa ngomong apa-apa saat dirinya menyampaikan permasalahan tersebut. Sehingga, Ali pun menilai surat yang selama ini dilayangkan olehnya pada dua bulan lalu tidak ditanggapi oleh pihak Kemenkes.

“Artinya selama surat yang kita sampaikan pada dua bulan lalu itu tidak sampai ke menteri. Ini ada apa? Ada kesalahan di Kementerian Kesehatan RI?,” tanyanya.

Dalam aksi ini, lanjut Ali, teman-teman GEMPPAR meminta Kemenkes untuk memecat direksi RSMM. “Permintaan kita hanya satu, yaitu menterinya yang mundur atau direksi RSMM di pecat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Mahasiswa Pancasila (Mapancas), Fatholah Fawait menuturkan, setelah dipelajari Permenkes atau PMK pasal 129 tentang Pemanfaatan Aset Negara di situ sudah jelas disebutkan terkait aset negara. Bahkan, lanjut dia, saat dirinya melakukan audensi dengan pihak RSMM, pihak RSMM ini mengakui bahwasanya selama ini berjalan aset tanah negara itu dilakukan oleh oknum-oknum tanpa memiliki persetujuan atau peraturan kementerian keuangan, sedangkan amanat perundang-undangan harus ada persetujuan karena itu menjadi retribusi atau pendapatan non pajak.

“Kita duga kuat di sana ada kongkalikong antara RSMM, Pemerintah Kota Bogor dengan Kementerian Kesehatan atau ada oknum mafia tanah di sana yang membungkam hingga Kemenkes tutup mata dan tutup telinga,” ungkapnya.

Masih kata Fatholah, datangnya ke Kemenkes ini pun dilengkapi data-data yang diterima dari Bapenda yakni tunggakan pajak sebesar hampir Rp 10 miliar. “Untuk bukti-buktinya kita punya dan kita bawa ke sini yaitu bukti tunggakan pajak dari tahun 2013-2021 yang hampir mencapai 10 miliar,” pungkasnya. (Heri)