Tangkapan layar detik-detik pasien Covid-19 di di Desa Sianipar, Bulu Silape, Kecamatan Silaen, Tobasa, Sumatera Utara dihakimi warga. (*)

TOBA TODAY – Sebuah video yang mempertontonkan tindakan kekerasan terhadap seorang pasien Covid-19 beredar secara masif di media sosial.

Video tersebut kali pertama diunggah akun Instagram @jhosua_lubis yang mengaku sebagai keponakan dari pasien. Dalam narasi video, pasien itu bernama Salamat Sianipar (45) beralamat di Desa Sianipar, Bulu Silape, Kecamatan Silaen, Tobasa, Sumatera Utara.

Jhosua menceritakan, pada awalnya tulang atau pamannya terpapar Covid-19, lalu dokter memintanya untuk menjalani isolasi mandiri. Namun masyarakat tidak terima, sehingga pamannya itu diasingkan dari Kampung Bulu Silape.

“Dia kembali lagi kerumahnya, tetapi masyarakat tidak terima. Malah masyarakat mengikat dan memukuli dia seperti hewan serta tidak ada rasa manusiawi,” tulis Jhosua dalam keterangan videonya, Minggu (26/7/2021).

Kata dia, Salamat tak dapat menyelamatkan diri lantaran dikelilingi sejumlah massa. Beberapa di antaranya memegang kayu berukuran panjang. Salamat sempat terduduk, namun kemudian tali yang mengikat tangannya ditarik.

Dengan demikian, Selamat tersungkur di jalanan aspal. Terlihat Salamat sempat bangun kembali, namun warga kembali mendaratkan pukulan menggunakan kayu hingga kayu tersebut patah.

Tak hanya memukul, warga berusaha mengikat Salamat pada kayu panjang. Tak ada satupun warga yang menolong Salamat. Warga yang menganiayanya tampak mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker.

“Ikat…ikat… Ikat…,” ujar salah seorang pria dalam rekaman video itu.

Atas kejadian itu, Jhosua menyebut tidak terima atas perlakuan warga sekitar terhadap pamannya.

“Ini tidak manusiawi. Perlu adanya edukasi dari pemerintah untuk masyarakat tentang Covid-19,” ucap Jhosua.

Menurutnya, kejahatan kemanusiaan ini diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Ia menuturkan bahwa hukum Indonesia dengan tegas melarang penyiksaan. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan hak untuk bebas dari penyiksaanan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak untuk bebas dari penyiksaan juga tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Kami berharap keadilan ditegakkan setegak-tegaknya. Kepada Presiden dan Wakil Presiden, Pemerintah & Aparatur Negara untuk menindaklanjuti Kejadian ini,” tutupnya. (B. Supriyadi)

Baca Juga :  Humas Polda Metro Ungkap Penyebab Tergulingnya Helikopter Kemenhub