Kedatangan TKA China Saat PPKM Dinilai Mencederai Keadilan Publik

Sahroni menekankan bahwa ketegasan aturan terkait WNA merupakan hal yang sangat penting karena terkait dengan keselamatan rakyat.

“Saya bukannya menghalangi orang mau bisnis, mau bikin apa terserah. Tapi ini masalah keselamatan rakyat. Kondisi kita belum pulih, kita harus terus waspada. Perlu diingat bahwa kita kebobolan kasus delta salah satu penyebab utamanya ya karena teledor mengawasi WNA India yang masuk,” tuturnya.

Sementara, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera turut mencermati kejanggalan pemerintah memberi izin kepada 34 TKA asal China dengan alasan sudah memiliki ITAS (Izin Tinggal Terbatas)

“Alasan ITAS absurd (mustahil-red). Jika mereka punya ITAS, WNI lebih kuat punya KTP tapi tetap diminta stay at home. Ini kebijakan yang mencederai keadilan publik dan ini sudah kejadian yang berulang. Ada apa dengan pemerintah?” ucap Mardani.

Mardani meminta agar semua konsisten dalam menerapkan kebijakan PPKM. Ia mengingatkan, kedatangan TKA atau WNA dari luar negeri berpotensi merusak kebijakan PPKM dan merugikan rakyat Indonesia.

“PPKM bermakna menghentikan mobilitas bagi siapapun. Kecuali yang urgen dan darurat. Pergerakan apalagi dari luar negeri sangat berpotensi untuk merusak hasil PPKM. Jika itu terjadi, rakyat yang harus membayar harganya berupa ekonomi yang tidak jalan karena kasus terus tinggi,” tuturnya.
(cnn/B. Supriyadi)