BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Kondisi Puncak memprihatinkan lantaran menjamurnya vila dan bangunan sehingga banyak pohon-pohon sebagai penahan erosi justru ditebang.
“Kita minta kepada pemerintah pusat, fungsi-fungsi hutan ini dikembalikan, karena khawatir ketika kita terlalu lepas, terlalu mengkomersialisasikan, terlalu asyik, akhirnya malah timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana dan lain-lain,” kata Bupati Bogor, Ade Yasin, di sela-sela kegiatan Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2021, di Puncak, Cisarua, Senin (8/11/2021).
Dengan demikian, dirinya mengajak untuk melakukan perlindungan hutan-hutan yang berada di kawasan Puncak agar dikembalikan fungsinya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Jika itu semua dikembalikan tanpa harus membangun bangunan kokoh dan betonisasi kata Ade Puncak akan selamat. Tentunya, tanpa mengurangi esensi pariwisata alam seperti tea walk, cross country.
Ade menjelaskan bahwa, wilayah Puncak itu terdiri dari Kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua sehingga kebutuhan RTH nya seharusnya mencapai 55 persen, namun seiring berkembangnya kawasan Puncak, sulit sekali untuk sampai 50 persen.
“Yang Hak Guna Usaha (HGU) nya habis, tidak terawat, tidak dipelihara, terlantar, harus cepat-cepat diambil alih negara, yang jelas fungsinya dikembalikan kepada fungsi awalnya. Jika hutan, fungsi harus hutan, tidak lagi dieksploitasi untuk hal-hal yang memang lebih kepada sifatnya komersial,” tegas Ade.
Kedepannya, Ade juga mengakui akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota lain untuk sama-sama mengawasinya.
“Hari ini hadir ada tiga provinsi dan kota-kota yang terdekat seperti Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Sukabumi, nah ini harus kerjasama, kalau tidak, akan sulit mengawasinya,” pintanya.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu pihak yang sangat berkepentingan dengan Puncak. Sehingga Pemprov DKI juga harus turun, karena dampaknya dari Puncak pasti ke Jakarta karena berperan terhadap pelestarian lingkungan yang sebelumnya sempat dibahas.
“Karena Bogor itu penyangga ibu kota. Jadi RTH nya di Bogor, tidak masalah sebetulnya. RTH yang memang tidak diapa-apakan hanya khusus untuk penghijauan. Sebetulnya dalam pelestarian lingkungan itu tidak ada batas wilayah, karena lingkungan itu milik kita semua. Itu saya kira juga salah satu upaya penyelamatan,” terang Ade.
Sehubungan dengan Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2021, Kementerian ATR/BPN berencana akan menjadikan upaya penyelamatan kawasan Puncak ini dengan lebih masif.
Target yang diharapkan adalah sebanyak 50.000 pohon dapat ditanam hingga akhir 2021 dan sebanyak 500 sumur resapan dapat disiapkan. Hari ini dilaksanakan penanaman 5.000 pohon dan pembangunan 100 sumur resapan secara serentak dengan melibatkan komunitas masyarakat.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra menjelaskan, Kementerian ATR/BPN telah menginisiasi fasilitasi penanaman pohon dan pembangunan sumur resapan di Kawasan Puncak, dengan konsep perlindungan lingkungan hidup sekaligus pemberdayaan masyarakat.
“Kegiatan penanaman ini simbolik, kita mau menghutankan lagi kawasan Puncak. Hari ini secara simbolik, kita juga jalan kaki atau tea walk. Hari ini juga berkumpul Wagub Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Banten, dan dari daerah sekitar Bogor juga hadir dalam upaya penyelamatan kawasan Puncak lebih masif.
Ia melanjutkan, seluruh Direktur Jenderal (Dirjen) kami juga hadir disini, dari IPB University dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga bergabung. Yang paling kongkrit untuk Puncak ya menanam pohon, memang problemnya disitu. Kedua dalam jangka panjang kita beresin tata ruangnya, intinya kita kerja kolaboratif.
Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum, mengungkapkan, persoalan banjir itu sudah biasa di wilayah Jawa Barat Bagian Selatan, penyebabnya semua antara lain karena di hulunya pohon-pohon ditebang, dialihfungsikan untuk jadi pendapatan masyarakat.
“Itu yang kami khawatirkan, jadi ketegasan pemerintah pusat akan sangat dibutuhkan, dan kami siap mendorong. Yang jelas ini kerja sama lintas sektor yang sangat krusial. Kita kolaborasi supaya jadi kesepakatan bersama, mumpung masih ada waktu untuk menyelamatkan kawasan Puncak, kita lakukan langkah konkrit yang nyata,” ungkap UU. (B. Supriyadi)
Bagi Halaman
