BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Sejumlah pedagang di Jalan Suryakencan yang tergabung dalam Sekretariat Pagoeyoeban Kampoeng Tengah (Sepakat) mendatangi Komisi II DPRD Kota Bogor. Kedatangan mereka berkaitan dengan terdampaknya para pedagang di Jalan Suryakencana akibat adanya pembangunan penataan lanjutan kawasan Suryakencana yang tengah berjalan saat ini.
Perwakilan Sepakat, Mardi Lim mengatakan ada beberapa hal yang menjadi keberatan warga yang disampaikan kepada anggota DPRD di Komisi II. Salah satunya persolan ekonomi warga dan pelaku usaha yang terdampak dari pembangunan betonisasi Jalan Suryakencana.
“Kita tahu bahwa perubahan-perubahan fisik di lapangan itu ternyata dampaknya luar biasa, dampak negatif. Contohnya deadline pengerjaan betonisasi disosialisasikan 14 hari selesai, tetapi ternyata bisa diprediksi 40 hari baru selesai. Jadi ada selisih satu bulan ini luar biasa kerugian buat kawasan niaga ini sangat terdampak,” ucap Mardi Lim, Kamis (18/11/2021).
Menurut Mardi ada persoalan lain dalam pelaksanaan pembangunan kawasan Suryakencana tersebut, yaitu kurangnya komunikasi yang baik kepada masyarakat sekitar.
“Banyak sekali kegiatan eksekusi di lapangan yang tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Dampaknya dari segi ekonomi, karena ini kawasan niaga, orang yang istilahnya ngejar waktu, kemudian tiba-tiba mau masuk Jalan Roda ditutup, diminta putar lagi ke Sistem Satu Arah (SSA) dan sebagainya, sedangkan perencanaan di Suryakencana sendiri belum rampung,” ungkapnya.
Mardi Lim menjelaskan, bahwa dinas terkait telah melakukan sosialisasi secara global di akhir Januari. Pihak Sepakat juga sudah mencoba menjembatani untuk membuka ruang dialog agar pembangunan ini bisa dimatangkan bersama, tapi apa yang menjadi keinginan warga disesuaikan dengan karakter kawasan tak kunjung diakomodasi oleh dinas terkait.
“Sampai Agustus kang Bima (wali kota Bogor) mencoba membuka dialog juga dengan mengundang perwakilan itupun sama, jadi apa yang menjadi keberatan warga yang mana kami ingin memberikan usulan sesuai dengan karakter kawasan itu tidak diakomodir oleh PUPR,” paparnya.
