Selanjutnya, Ade mengungkapkan, dua tahun ini Kabupaten Bogor telah menetapkan guru honorer untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K). Tahun 2019 sebanyak 1.112 guru lulus P3K, selanjutnya yang lulus P3K tahun 2021 sebanyak 1.327 guru.
Namun perekrutan P3K dilakukan kementrian, kita tidak dilibatkan sama sekali, seharusnya digaji oleh pusat, tetapi akhir-akhir ini pusat menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada daerah, sehingga gaji P3K ini bersumber dari APBD bukan lagi dari APBN. Banyak kepala daerah yang mengembalikan kembali berkasnya karena tidak sanggup untuk membayar P3K.
“Tapi hal tersebut tidak saya lakukan, apapun yang terjadi saya harus bisa menganggarkan anggaran P3K untuk membayar gaji guru. Tahun 2022 kita menganggarkan Rp96 milyar, angka ini terbesar di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ke depan bisa dikembalikan lagi penggajiannya ke pemerintah pusat, sehingga kita bisa rekrut kembali guru P3K dalam jumlah yang besar,” ungkap Ade.
