DPRD Kota Bogor Tetapkan Propemperda 2022, Salah Satunya Tentang Pinjol dan Rentenir

Terakhir, Sri menyebutkan Raperda usul prakarsa DPRD Kota Bogor adalah Raperda tentang Pelestarian, Perlindungan dan Pembinaan Budaya serta Bahasa Sunda, materi yang diatur terkait upaya pelestarian , perlindungan dan pembinaan Budaya Sunda, baik Bahasa maupun Aksara dan penerapannya di Kota Bogor.

“Hal ini pelaksanaan dari Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pelestarian dan Pengembangan Bahasa , Sastra dan Aksara Daerah, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2003  tentang Pemeliharaan Bahas, Sastra dan Aksara Daereah,” ungkap Sri.

Sedangkan Raperda usul Pemerintah Kota Bogor diketahui ada sebanyak lima Raperda, terdiri dari Raperda tentasng Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 21 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan, Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perumda Tirta Pakuan, Raperda tentang Perubahan Perda Kota Bogor nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016 – 2025 dan Raperda tentang Perubahan ketiga atas Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

“Selain itu, adapula Raperda Rutin sebanyak tiga Raperda terdiri dari Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun anggaran 2021, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto berharap Raperda yang sudah ditetapkan dan dimasukkan kedalam Propemperda Tahun Sidang 2022 bisa mengatur poin-poin yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Kita berharap raperda yang akan dibahas di tahun 2022 dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga, ada payung hukum yang bisa digunakan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ujar Atang.

Atang pun menyoroti Raperda usul prakarsa DPRD Kota Bogor tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir.

“Banyak warga yang menyampaikan keluhan terkait masalah pinjaman ini. Baik melalui reses, kunjungan ke warga, maupun audiensi ke DPRD. Masalahnya pun sampai pecahnya keutuhan rumah tangga. Jadi, ini penting dan prioritas”, jelasnya.

Lebih lanjut, Atang juga berharap bahwa pembahasan Raperda bisa tuntas sesuai target waktu yang telah disepakati. “Mudah-mudahan pembahasan Raperda yang sudah masuk Propemperda tersebut dapat selesai tepat waktu, termasuk beberapa Raperda yang saat ini masih dalam tahap finalisasi,” pungkasnya. (Advertorial)