Ia juga meminta agar ada tim Pemkab Bogor yang bertugas melancarkan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bogor, seperti Bagian Bantuan Hukum, DPKPP termasuk Satpol PP untuk meminimalisir gangguan-gangguan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, sehingga Pemerintah Kabupaten Bogor melalui dinas terkait fokus pada pembangunan, bukan disibukkan dengan gangguan kelancaran pembangunan.
“Ke depan tidak boleh begitu, kami juga himbau tidak boleh membuat DED kalau tanah dan lokasinya saja belum ada, artinya DED harus clean and clear. Jangan sampai belum ada tanah dan lokasinya sudah bikin DED. Kita harus berani melakukan blacklist terhadap pihak ketiga yang memang kinerjanya tidak baik, PT-nya kita black list kemudian SDM nya kita identifikasi. Harus ada catatan kaki baik yang berprestasi maupun yang bermasalah, integrasikan dengan ULP dan perangkat daerah, jangan sampai mereka menang tender lagi,” ujarnya.
Lanjut Iwan Setiawan menerangkan bahwa kerja kolaborasi dan sinergi dikedepankan karena, super tim itu adalah tidak ada SKPD yang ego sentral. Kita harus bersama-sama membantu pelaksanaan kegiatan agar berjalan dengan lancar. Jika ada gangguan pada pelaksanaan kegiatan maka harus saling bantu,” tandasnya. (*/Gistin)
