Bupati Bogor menegaskan bahwa melalui Program Bogor Cerdas dan Bogor Berkeadaban, ingin menciptakan kesalehan sosial dan masyarakat cerdas, serta menghadirkan sekolah inklusif di semua jenjang sebagai upaya Kabupaten Bogor menjadi ramah disabilitas.
“Meningkatkan pelayanan pendidikan merupakan salah satu upaya kita, tidak hanya sekolah negeri tetapi sekolah swasta, madrasah, pondok pesantren termasuk pendidikan inklusif. Kami lakukan melalui Bogor Cerdas, sudah banyak yang kami lakukan, implementasi dari Bogor Cerdas ini, seperti peralatan sekolah bagi warga kurang mampu, insentif untuk guru agama, juga memberikan program mengurus perizinan bagi Ponpes dan Madrasah yang belum berizin. Mereka harus berizin ketika sudah berizin jika ada akses bantuan dari pemerintah mereka juga bisa dapatkan,” ungkap Ade Yasin.
Ade Yasin menerangkan bahwa untuk memberikan pelayanan merata dan berkualitas, Dinas Pendidikan telah menyelenggarakan dan meningkatkan program inklusif di semua jenjang pendidikan. Dimana siswa disabilitas atau anak berkebutuhan khusus diikutsertakan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah formal.
Bahkan sekolah inklusif ini masuk di dalam RPJMD 2018-2023, salah satunya di dalam RPJMD ada Karsa Bogor Cerdas dengan target pembangunan sekolah inklusif di setiap kecamatan.
“Kalau ada 40 Kecamatan mudah-mudahan ada 40 sekolah inklusif yang bisa kita realisasikan. Berdasarkan data dari BPS tahun 2019 di Kabupaten Bogor terdapat 7.358 penyandang disabilitas dan sebanyak 1.025 adalah anak-anak. Per 2021 yang dalam naungan Dinsos yang sudah ada by name by adress sebanyak 3.462 dan 373 anak-anak. Sementara update data Kemendikbud saat ini sudah ada 6 SLB di Kabupaten Bogor, ini sangat terbatas sebetulnya dengan jumlah penduduk yang besar. Saya kira sangat kurang dengan 6 SLB, tapi dalam pelaskanaannya Disdik sudah banyak melakukan pembinaan, sosialisasi hingga pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan tentang penerapan program inklusif,” jelas Ade Yasin.
Ia juga meminta agar Disdik lebih gencar melakukan sosialisasi dan pembinaan, hingga penghujung tahun 2021 ada 218 lembaga pendidikan yang terdiri dari 199 SD dan 19 SMP.
Untuk tahun 2022-2023 satu tahun kedepan target Pemkab Bogor minimal satu kecamatan ada dua sekolah rujukan, saat ini dalam tahap pemetaan dan jadi pilot project di setiap kecamatan, sebab berdasarkan amanat dari Pasal 31 UUD 1945, bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga Negara, jadi tidak boleh membeda-bedakan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus.
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
