GEMPAR Desak KPK Tindak Mafia Proyek di Kabupaten Bogor

BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Sejumlah mahasiswa dan pemuda Bogor yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GEMPAR) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera melakukan tindakan atas dugaan korupsi dan mafia proyek di Kabupaten Bogor.

GEMPAR juga melaporkan langsung adanya dugaan kuat terjadinya mafia proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor pada KPK.

Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM GEMPAR, Sirhan Umusugi menyebutkan bahwa lembaga anti rasuah itu untuk segera melakukan tindakan.

Sebab, kata Sirhan marak kabar muncul di publik ihwal adanya dugaan sejumlah proyek di Kabupaten Bogor yang dikuasai oleh orang-orang tertentu. Dan sudah bukan menjadi rahasia umum.

“Sosok yang bermain di balik dugaan permainan mafia proyek di Kabupaten Bogor ini sudah lama di perbincangkan,” kata Sirhan kepada wartawan, belum lama ini.

Dengan demikian, GEMPAR mendesak agar KPK melakukan investigasi khusus terhadap masalah pembangunan di Kabupaten Bogor, khususnya di Dinas PUPR Kabupaten Bogor yang memiliki domain dalam proyek pembangunan fisik.

GEMPAR, melaporkan karena banyak sekali kejanggalan saat pelaksanaan proyek. Termasuk, adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dugaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, bahkan ada salah satu PT yang mempunyai rekam jejak buruk, seperti melakukan tindak pidana korupsi di salah satu proyek daerah yang menjadi pemenang tender proyek di kabupaten Bogor.

Sirhan berharap, KPK jeli akan hal itu, karena berdasarkan hasil advokasi, analisa dan data yang telah dihimpun ada banyak hal yang menjadi alasan mengapa KPK harus segera bertindak.

“Karena uang yang dipakai untuk pembangunan adalah uang dari APBD bersumber dari rakyat dan harus berorientasi pada kebutuhan rakyat,” sambung Sirhan.

Sirhan percaya, KPK sungguh-sungguh dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia melihat banyak kasus yang sudah diselesaikan oleh KPK.

“Maka dari itu, kita percayakan dan kita tunggu tindak lanjut yang akan dilakukan oleh KPK,” pungkasnya. (B. Supriyadi).