
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari dapil V, Aan Triana menilai pertemuan tersebut sangat bermanfaat. Dan Aan berharap pertemuan seperti itu harus digalakkan guna menyatukan persepsi dalam rangka sinergitas antara kepala desa dan angota dewan.
“DPRD punya program kepala desa punya program jika disinergikan menjadi satu akan lebih baik, selain tentang program kita juga bahas tentang revisi tata ruang yang sudah waktunya direvisi,” ungkap Aan.
“revisi tata ruang itu lebih kepada bagai mana persiapan menghadapi Bogor barat ketika nanti menjadi ibu kota, jadi kalo udah dicabut moratorium oleh Presiden, tata ruangnya udah siap dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari Bogor barat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Leuwiliang, Iman Nurhaiman, mengeluhkan sulitnya Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari perusahaan yang berada di wilayahnya.
“Iya pak, tiap kami pemerintahan desa menanyakan ke perusahaan atas tanggungjawab CSR namun, jawabnya selalu sudah ke Kabupaten dan anggota dewan juga kalo dihubungi lewat telepon suka susah,” tutur kades. (Didin/CR)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















