
Fadli menambahkan, sepanjang struktur pasar perkebunan sawit dibiarkan oligopolistik maka kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tak akan ada yang efektif untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng.
Menurutnya, pemerintah harus mengurai dominasi pelaku usaha agar konsentrasi pasar sawit tak terjadi di beberapa kelompok saja.
“Ini langkah penting yang wajib diambil Pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng yang sifatnya berkelanjutan di dalam negeri,” tuturnya.
Belakangan ini terjadi lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Para pelaku pasar menjerit atas kenaikan harga komoditas tersebut.
Kelangkaan minyak goreng diperparah dengan kemunculan kasus penimbunan yang tertangkap mulai dari Sumatra Utara hingga Makassar.
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menganalogikan kelangkaan minyak goreng di Indonesia dengan menyebut ketersediaan masih berada di ruang perawatan intensif atau ICU.
Ia menyebut per tanggal 20 Februari 2022 telah diperoleh pasokan 125 juta liter minyak goreng semenjak kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) diterapkan untuk seluruh produsen 14 Februari lalu.
“Atau setara dengan sepertiga dari kebutuhan satu bulannya dalam satu minggu,” kata Lutfi di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Sleman, Selasa (22/2).
KELANGKAAN MINYAK GORENG AKIBAT AKUMULASI AMBURADULNYA TATA KELOLA SAWIT DI INDONESIA.
— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) February 23, 2022 (*)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















