Tata kelola sawit
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Foto : Istimewa.

BOGOR-TODAY.COM, JAKARTA – Soal kelangkaan minyak goreng disoroti Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Ia menilai kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini akibat dari tata kelola tata kelola sawit di Indonesia yang amburadul.

Padahal, kata dia Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia.

“Kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini sebenarnya akumulasi dari amburadulnya tata kelola sawit di Indonesia,” cuit Fadli lewat akun Twitter @fadlizon, Rabu (23/2/2022).

Masalah mendasar, sambungnya dari kelangkaan minyak goreng saat ini adalah keberadaan praktik kartel (kerjasama kelompok produsen, red) dalam tata kelola sawit di Indonesia.

Baca Juga :  338 Kasus PMK di Banjarnegara, Petugas Kesehatan Jemput Bola Lakukan Vaksinasi

Dengan demikian, Fadli meminta pemerintah tidak alergi mengaitkan kelangkaan minyak goreng saat ini dengan praktik kartel yang sudah sangat jelas terlihat dalam tata kelola sawit di Indonesia.

Berdasarkan catatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), lanjut Fadli, terdapat konsentrasi pasar sebesar 46,5 persen di pasar minyak goreng.

Bahkan, menurut dia, berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit juga diketahui bahwa hampir Rp2 triliun atau lebih dari 50 persen subsidi biodiesel yang dialokasikan dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dinikmati oleh satu kelompok usaha.

Baca Juga :  Resep Kue Lumpur Kentang yang Lumbut dan Lumer di Mulut

“Artinya hampir setengah pasar dikendalikan oleh empat produsen minyak goreng. Inilah yang membuat struktur pasar perkebunan sawit cenderung oligopolistik, didominasi sekelompok pelaku usaha,” kata mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

Fadli menyampaikan, indikasi praktik kartel terjadi dalam wujud industri yang mampu mengontrol harga di pasar semakin besar dengan model seperti itu.

Ia mengingatkan bahwa praktik kartel bisa berdampak buruk terhadap nasib petani.

“Dominasi satu kelompok industri, tentunya membuat mereka memiliki kemampuan menetapkan dan mengendalikan harga di tingkat petani, yang akan kesulitan untuk mendapatkan harga jual terbaik untuk produk kebunnya,” katanya.