
“Terkadang kan di bawah itu simpang siur dan terutama dinsos yang merupakan kepanjangan tangan dari Kemensos di daerah juga masalah-masalah lainnya,” kata Diah.
Dengan demikian, dirinya yang merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI menyebut bahwa pentingnya fungsi pengawasan, dimana pengawasan itu tidak berhenti menjadi persoalan, tapi segera pelaksanaan di lapangan berinisiatif untuk mengambil kebijakan yang bisa menyelesaikan persoalan itu.
Disinggung soal adanya penerima bantuan yang terancam tidak mendapat bantuan lantaran belum melakukan vaksinasi, Diah pun mengakui ada beberapa wilayah desa akan hal itu. Namun, kata Diah tujuan itu baik agar masyarakat termotivasi untuk melakukan vaksin.
“Sejauh ini saya belum menemukan sinkronisasi kebijakan, tapi memang ada di beberapa wilayah desa yang seperti itu memang tujuannya kan bagus, terlebih saat ini pemerintah terus menggalakan vaksin secara masif,” tukas Diah.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Fahruddin mengatakan bahwa bantuan yang mereka terima itu langsung masuk ke rekening para penerima manfaat. Sehingga meminimalisir adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Iya hari ini kami menerima bantuan untuk masyarakat Kota Bogor sebesar 58 miliar lebih untuk BPNT lalu untuk atensi seperti penyandang disabilitas dan lainnya juga PKH,” ujar mantan Kepala Dinas Kita Bogor.
“Jika ada krikil-krikil sandungan biasalah dalam kebijakan itu sering kali selalu ada, tetapi ada hal-hal yang memang harus disempurnakan,” tutup Fahmi sapaan akrabnya. (B. Supriyadi).
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















